TERNATE - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, M.Si, secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se- Maluku Utara tahun 2024, ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Gamalama Ballroom Bela, Rabu (6/11/24)
Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah Maluku Utara, Abubakara Abdullah menyampaikan, bahwa kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan bersama sehingga harus ditangani dalam konteks bersama. Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.
Dirinya katakan, pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti: pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur, akses pada pelayanan kesehatan, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
"Bicara pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar tugas konstitusi, tetapi pengentasan kemiskinan adalah sebuah tugas kemanusiaan,"sebuat Abubakar
Rapat koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan Kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara,"ungkap Abubakar.
Untuk Maluku utara sendiri, lanjut Abubakar, terjadi penurunan kemiskinan esktrem pada Maret 2024 sebesar 0,52%, turun 0,17 persen poin terhadap maret 2023 sebesar 0,67%, pekerjaan belum selesai karena angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 ini belum mencapai target pemerintah, yaitu nol persen.
Sebagaimana kita ketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) provinsi maluku utara tahun 2020-2024, yang akan berakhir pada tahun 2024 ini, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,19 %, berdasarkan data BPS saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara pada Maret 2024 sebesar 6,32 persen, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 6,46 % dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2022. Meski kita berada di bawah angka nasional yaitu 9,03 % tetapi ada 2 kabupaten masih mengantongi angka 2 digit yang berarti berada di atas angka nasional yaitu Halmahera Timur 11,91 % Tahun 2024 turun 0,56 persen poin dari 12,47 di Tahun 2023 dan Halmahera Tengan 10,71% Tahun 2024 turun 0,73 persen poin dari 11,44 di tahun 2023 .
Selama tahun 2020-2024 tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara belum menunjukkan penurunan yang signifikan yang berada pada level 6,91% dari tahun 2019. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun pada level 6,19% di Tahun 2024, dan ini merupakan target kita bersama.
"Saya berharap seluruh pihak yang terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Saat ini, kita telah memiliki Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," harap Abubakar.
.jpg)
