Fraksi PPP DPRD Kota Ternate Gelar Workshop Pendidikan Politik kepada Konstituen

Editor: alafanews.com author photo

Ternate, Alafanews- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Ternate menggelar Workshop Pendidikan Politik kepada kader, simpatisan dan konstituen PPP Kota Ternate pada Kamis 22 Desember 2022, bertempat di Teras Cafe Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Workshop pendidikan politik bagi Kader dan simpatisan dan konstituen PPP Kota Ternate itu menghadirkan 3 pemateri yakni Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara Mubin A. Wahid, Ketua DPC PPP Kota Ternate Fahri Bahdar dan Sekretaris DPC PPP Kota Ternate Muzakir Gamgulu.

Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara Mubin A Wahid memaparkan soal pengawasan DPRD bidang perencanaan pembangunan, bidang anggaran dan bidang pembuatan peraturan perundangan-undangan (Perda).

"Penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari Wali Kota dan DPRD. Namun demikian kewenangan masih lebih besar berada pada pemerintah daerah, karena melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sementara lembaga DPRD hanya memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, anggaran dan pembuatan Perda," jelas Mubin.

Meski hanya memiliki tiga fungsi, Fraksi PPP di DPRD Kota Ternate lanjut Mubin, berperan aktif memperjuangkan kepentingan publik Kota Ternate salah satunya adalah memperjuangkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang semula ingin dihapus oleh Pemkot Ternate pada tahun 2023. Namun berkat desakan Fraksi PPP di DPRD Kota Ternate akhirnya Pemkot Ternate kembali mengakomir BOSDA masuk dalam APBD 2023 senilai puluhan miliar.

Sementara itu Ketua DPC PPP Kota Ternate Fahri Bahdar, dalam pemaparannya menjelaskan tentang pengawasan bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan bangunan fisik yang dibangun oleh Pemkot Ternate yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. 

"Salah satu contohnya adalah pengawasan pembangunan pasar Gamalama Modern yang dibangun oleh Pemkot Ternate pada jaman pemerintahan Hi Burhan Abdurahman. Namun pada jaman pemerintahan Tauhid Soleman belum juga difungsikan, padahal sudah ulang ulang diingatkan oleh DPRD agar pasar itu segera difungsikan. Namun belum juga difungsikan karena masih belum menemukan pihak yang melakukan pengelolaan terhadap gedung pasar Gamalama Modern," jelas Fahri Bahdar.

Namun demikian kata Fahri, dan Mubin fraksi PPP akan terus mengawal perkembangan progres pemanfaatan Pasar Gamalama Modern hingga benar-benar difungsikan.

Sementara itu Sekretaris DPC PPP Kota Ternate Muzakir Gamgulu, dalam pemaparannya kepada Konstituen PPP menjelaskan pengawas di bidang penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan tupoksi Komisi I DPRD Kota Ternate.

Menurut Muzakir, banyak perda telah dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Ternate. Namun banyak perda yang belum memiliki Peraturan Wali Kota, akibatnya Perda yang telah diproduksi dengan sangat mahal itu tidak banyak berfungsi.

"Salah satu Perda yang hingga saat ini tidak atau belum memiliki Peraturan Wali Kota sebagai penjabaran adalah Perda tentang Ketertiban Umum. Dimana dalam perda itu salah satu pasalnya menyebutkan jalan-jalan protokol dilarang ditutup oleh masyarakat untuk kepentingan apapun. Namun fakta yang terjadi dilapangan masih banyak jalan-jalan protokol ditutup oleh masyarakat pada saat ada hajatan tertentu," jelas Muzakir.

Padahal lanjut Muzakir, didalam perda itu mengatur juga tentang sanksi bagi warga masyarakat yang sengaja menutup jalan protokoler. Namun karena tidak diterapkan pemerintah daerah, akibatnya Perda itu tidak berfungsi.

"Kalau di Manado pada saat kami studi banding, di sana ada Perda tentang Persampahan, dimana didalam perda itu mengatur tentang jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat ke tempat sampah. Jika ada yang membuang sampah yang bukan pada tempatnya dan diluar jadwal yang telah ditetapkan maka warga masyarakat diberikan sanksi berupa denda dan kurungan badan, buang sampah sembarang kena denda Rp 100.000, jika tidak mau bayar denda maka dikenakan kurungan penjara selama 1 minggu, akhirnya mau tidak mau mereka bayar denda," jelas Muzakir. 

Para kader, simpatisan dan konstituen PPP memadati Teras Cafe dengan penuh semangat dan antusias mengikuti pemaparan materi pendidikan politik dari tiga Narasumber yang juga wakil PPP di DPRD Kota Ternate. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini