Sanana, Alafanews - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tentang Bahasa Daerah telah disahkan oleh DPRD bersama Bupati, Perda tersebut butuh kolaborasi berbagai pihak, dimana seluruh pemangku kepentingan harus bergotong-royong mendukung terlaksananya program revitalisasi Bahasa Daerah Sula.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Rifai Haitami kepada awak media saat ditemui pada Rabu (9/8/22).
Menurut Rifai, penyusunan profil pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula akan melibatkan stakeholder, juga bekerja sama dengan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.
"Kegiatan ini kita bekerjasama dengan Tim P2KP UNKHAIR Ternate. Hari ini tim sudah ada di Sanana dalam rangka sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar sekaligus penguatan mutu tenaga pendidik,” jelasnya.
Program revitalisasi Bahasa Daerah ini merupakan program secara nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada bulan februari 2022 lalu telah meluncurkan program Revitalisasi Bahasa Daerah Berbasis Sekolah dan Komunitas Tutur. tutur rifai saat di wawancarai alafanews.com
Agenda ini untuk merespon kondisi kritis bahasa daerah di Indonesia. Dari 718 bahasa daerah di 34 provinsi, 25 bahasa daerah terancam punah, 6 dinyatakan kritis dan 11 bahasa telah punah. papar rifai kadis pendidikan sula itu
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banyak bahasa daerah di Indonesia yang kondisinya terancam punah dan kritis. Penyebab utamanya karena penutur sejatinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya.
“Kita berharap tambah kadis Rifai. dengan pelaksanaan Perda Bahasa Sula ini, fungsi revitalisasi Bahasa Sula akan menciptakan bentuk dan manfaat baru bagi Bahasa dan Sastra Lokal untuk terus dilestarikan secara akademis dan budaya oleh seluruh masyarakat Kepulauan Sula dimanapun berada," tutupnya. (Mulkin/red)
.jpg)
